LINGGA – Dapur harus tetap mengepul, tetapi biaya yang dikeluarkan warga Kabupaten Lingga kini semakin besar. Harga LPG 12 kilogram yang disebut telah menyentuh Rp300 ribu per tabung mulai membebani masyarakat, terutama mereka yang telah menjadikan kompor gas sebagai kebutuhan utama sehari-hari.
Seorang warga mengungkapkan, LPG 12 kilogram saat ini dijual sekitar Rp290 ribu apabila diambil langsung. Sementara dengan layanan antar, harganya mencapai Rp300 ribu per tabung.
“Sekarang Rp300 ribu kalau diantar, kalau ambil sendiri di tempat Rp290 ribu. Jauh naik dibandingkan sebelumnya,” kata seorang warga kepada media, Kamis (27/8/2026).
Bagi sebagian keluarga, kenaikan tersebut bukan persoalan kecil. Gas merupakan kebutuhan yang sulit dihindari karena digunakan hampir setiap hari untuk memasak.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya bergairah, tambahan pengeluaran untuk kebutuhan dapur semakin terasa.
Situasi itu turut memunculkan harapan agar LPG 3 kilogram atau yang akrab disebut “gas melon” dapat tersedia bagi masyarakat yang berhak di Kabupaten Lingga.
LPG bersubsidi tersebut dinilai bisa menjadi salah satu alternatif bagi rumah tangga yang selama ini bergantung pada LPG nonsubsidi.
“Kalau ada gas melon tentu lebih enak. Harganya lebih murah dan lebih terjangkau,” ujarnya.
Sebagai kabupaten kepulauan, pola penggunaan energi rumah tangga di Lingga tidak sepenuhnya sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Di sejumlah desa dan kawasan pesisir, minyak tanah masih menjadi kebutuhan penting masyarakat untuk memasak. Namun, di kawasan perkotaan, terutama sekitar ibu kota Kabupaten Lingga, sebagian masyarakat telah beralih menggunakan kompor gas.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi masyarakat tidak bisa dipandang dengan satu pendekatan. Ketersediaan minyak tanah tetap penting bagi masyarakat kepulauan dan pesisir, sementara akses LPG dengan harga terjangkau juga menjadi kebutuhan bagi warga yang telah menggunakan kompor gas.
Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Lingga bersama instansi terkait dapat mengambil langkah aktif dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mencari skema terbaik terkait pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga.
Harapannya, kebijakan yang ditempuh tidak menghilangkan minyak tanah yang masih dibutuhkan masyarakat pesisir, tetapi sekaligus membuka peluang tersedianya LPG 3 kilogram bagi kelompok masyarakat yang memang berhak menerimanya sesuai ketentuan.
“Semoga pemerintah bisa mengambil langkah jemput bola. Minyak tanah tetap dipertahankan, tetapi gas juga perlu menjadi pertimbangan. Apalagi sekarang kondisi ekonomi sedang lesu, masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Persoalan tersebut pada akhirnya bukan sekadar tentang memilih minyak tanah atau gas. Bagi masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya energi untuk kebutuhan rumah tangga dengan harga yang mampu dijangkau.
Ketika satu tabung gas harus ditebus hingga ratusan ribu rupiah, setiap kenaikan harga akan langsung terasa pada pengeluaran keluarga. Karena itu, warga berharap persoalan distribusi dan keterjangkauan energi rumah tangga dapat menjadi perhatian serius, sehingga urusan membuat dapur tetap mengepul tidak berubah menjadi beban yang semakin berat. (kg/as)
