BATAM — Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (DPD HMNI) Kota Batam melakukan kunjungan audiensi ke Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) wilayah kerja Kota Batam pada Kamis (11/06/2026). Kunjungan ini mempertegas komitmen HMNI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal kesejahteraan nelayan tradisional.
Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HMNI Kota Batam, Farizal; Sekretaris DPD, Muhamad Nasir; Bendahara, Djali, Ketua OKK, Tabrani serta sejumlah perwakilan nelayan Batam. Kedatangan pengurus HMNI disambut hangat oleh Kepala Cabang DKP Kepri Kota Batam, Syahrul Amri, S.Pi.
Sinergi Program Kerja Mendatangkan Manfaat Nyata
Dalam sambutannya, Syahrul Amri mengapresiasi terbentuknya kepengurusan DPD HMNI Batam. Ia berharap HMNI dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat pesisir, khususnya dalam mengawal program-program DKP Kepri yang mendesak.
Saat ini, Kantor Cabang DKP Kepri di Batam memiliki wilayah kerja 0 hingga 12 mil laut dengan fokus pada dua lini utama:
Seksi Pelayanan Usaha: Berfokus pada fasilitasi perizinan, sertifikasi kelayakan, dan akses bantuan modal/alat tangkap.
Seksi Pengawasan dan Konservasi: Berfokus pada perlindungan ekosistem laut terumbu karang dan penertiban alat tangkap ilegal (destructive fishing).
”Kami butuh mitra strategis seperti HMNI untuk menyinkronkan program kerja jangka pendek dan panjang. Terutama yang mendesak saat ini adalah validasi data nelayan skala kecil (by name by address) agar penyaluran bantuan premi Asuransi Nelayan Mandiri dan program modernisasi alat tangkap ramah lingkungan tepat sasaran,” ujar Syahrul Amri.
Soroti Rumitnya Rekomendasi BBM Solar dan Kendala Pesisir
Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi HMNI untuk menyampaikan berbagai keluhan krusial yang dihadapi nelayan Batam di lapangan. Kendala utama yang mengemuka adalah sulitnya pengurusan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi (Solar).
Banyak nelayan di wilayah hinterland (pulau terluar) kesulitan mengurus dokumen tersebut karena terkendala akses geografis yang jauh ke kantor dinas, ongkos transportasi laut yang mahal, serta masa berlaku surat rekomendasi yang dinilai terlalu pendek (hanya berkisar 1-3 bulan).
Selain masalah BBM, HMNI juga membeberkan beberapa kendala klasik nelayan Batam lainnya, seperti:
Tantangan Cuaca Ekstrem: Dampak perubahan iklim dan musim utara yang membuat nelayan tradisional sering tidak melaut.
Konflik Ruang Laut: Menyusutnya area tangkapan nelayan akibat tergeser oleh aktivitas jalur pelayaran kapal besar, lego jangkar, serta proyek reklamasi/industri galangan kapal.
Infrastruktur Penunjang: Masih minimnya fasilitas Cold Storage (gudang pendingin) di pulau-pulau kecil, yang menyebabkan harga jual ikan anjlok saat panen melimpah.
Aksi Maraton Siap Layani Nelayan di Pulau-Pulau
Merespons kendala tersebut, Ketua DPD HMNI Kota Batam, Farizal, menegaskan bahwa HMNI siap mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi program “Jemput Bola”. HMNI menawarkan solusi dengan membawa staf pelayanan DKP Kepri langsung turun ke perkampungan nelayan.
”Sejumlah perwakilan nelayan sudah menghubungi kita minta difasilitasi untuk mendapatkan surat rekom BBM dan berharap masa berlakunya bisa diperpanjang agar tidak memberatkan mereka secara administrasi,” kata Farizal.
Sebagai langkah awal, HMNI Batam menjadwalkan agenda turun lapangan secara maraton ke beberapa titik krusial, di antaranya 300 nelayan di Pulau Abang dan sekitar 250 nelayan di Pulau Setokok.
Serta sejumlah pulau penyangga dan kawasan pesisir Batam lainnya.
Melalui sinergi ini, DPD HMNI Batam berharap tidak ada lagi nelayan yang kesulitan melaut hanya karena kendala administrasi, sehingga roda perekonomian masyarakat pesisir Batam dapat terus berputar positif. KG/R
You must be logged in to post a comment.