LINGGA – Polemik seputar operasional kapal Oceana 9 milik PT. Prima Buana Germa Bahari dan MV Lintas Kepri milik PT. Citra Adiartha Shipping (CAS), terus menggelinding liar. Saling klaim pelayanan terbaik mencuat ke permukaan, mengaduk opini publik di Kabupaten Lingga.
Oceana 9, kapal yang dinilai lebih berpihak pada kebutuhan riil rakyat kecil. Bukan tanpa alasan: Oceana 9 rutin singgah di pulau-pulau seperti Pancur, Senayang, Benan, Tajur Biru, hingga Sei Tenam, di tambah fasilitas untuk pasien rujukan (gratis) dan membuka akses warga pulau ke pusat kabupaten bahkan hingga ke Batam.
Di sisi lain, MV Lintas Kepri diketahui hanya melayani rute Jagoh – Sei Tenam – Batam tanpa singgah di pulau-pulau kecil. Walau menyediakan fasilitas gratis bagi pasien rujukan, tetap saja banyak masyarakat pulau merasa “tak tersentuh”, karena kapal tersebut tidak mendatangi dermaga-dermaga kecil mereka.
Polemik makin tajam ketika isu jadwal keberangkatan dan penggunaan dermaga ikut dipersoalkan. Padahal di lapangan, masyarakat menilai aktivitas kapal berjalan normal dan justru mempermudah mobilitas mereka. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengaburkan air yang sejatinya jernih?
Dalam aspek regulasi, pengaturan trayek memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, UPP Kelas III Senayang dan sesuai Permenhub Nomor 28 Tahun 2022. Namun, di tengah dinamika ini, banyak warga bertanya-tanya: apakah pemerintah daerah boleh diam saja saat warganya kesulitan transportasi?
Fakta di lapangan memperlihatkan, surat dukungan dari kecamatan-kecamatan seperti Temiang Pesisir, Senayang, dan Katang Bidare telah dikirimkan. Mereka tegas meminta agar Oceana 9 tetap beroperasi. Karena bagi mereka, keberadaan kapal yang mau singgah di pulau adalah soal hidup dan mati: soal ekonomi, soal pendidikan, soal akses kesehatan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, serta salah satu penumpang yang pernah menggunakan kapal Oceana 9 dan Lintas Kepri, mengatakan bahwa selama kapal masih berlayar, masyarakat tetap merasa terbantu.
“Ngapain pusing-pusing, semuanya kan sama-sama memiliki fasilitas. Hanya saja, yang satu singgah di pulau, sementara yang satunya tidak. Keduanya tetap memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat.'” ujarnya sepintas, Sabtu (26/04/2025).
Maka biarlah rakyat menilai sendiri: Siapa yang benar-benar berlayar untuk rakyat, Intinya adalah memberikan pelayanan pelayaran yang memadai, agar masyarakat memiliki banyak pilihan saat ingin bepergian. Semakin banyak kapal yang beroperasi di perairan Gugusan Pulau Senayang, semakin baik bagi mobilitas dan kesejahteraan warga.
Berita ini murni berdasarkan suara dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, tanpa bermaksud menyudutkan pihak mana pun. (kg/as)
